Konflik antara Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar isu hubungan internasional. Setiap eskalasi di kawasan Teluk Persia hampir selalu berdampak langsung pada stabilitas energi global. Bagi Indonesia, yang masih bergantung pada impor minyak, dinamika ini memiliki implikasi fiskal, ekonomi, dan kebijakan energi yang nyata. Iran adalah salah satu pemilik cadangan minyak dan gas terbesar dunia serta berada di sekitar Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis yang dilalui seki

Undang-Undang Perseroan di Indonesia menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang mewakili perusahaan didalam maupun diluar Pengadilan. Namun dalam kondisi tertentu, direksi bisa menguasakan kepada karyawan dengan Surat Kuasa untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dalam Pasal 103 UU PT. Surat Kuasa sebagaimana dalam UU PT tersebut merujuk pada bentuk Surat Kuasa Khusus. Pasal 1795 KUH Perdata menyatakan bahwa hanya mengenai satu kepentingan t

SPA atau Perjanjian Jual-Beli Saham umumnya dibuat dalam kondisi tertentu seperti Akuisisi. Dalam proses akuisisi biasanya memerlukan beberapa tahapan, seperti negosiasi, penyususnan draft perjnajian, uji tuntas hingga akhirnya penyusunan dan penandatanganan perjanjian resmi. SPA sendiri biasanya ada pada tahapan akhir karena megatur tentang pihak yang melakukan transaksi, harga, cara pembayaran, batasan hingga penyelesaian sengketa. Putu Yanuar Kurniawan, S.H. melalui LexSec

image by Freepik.com Hulu Migas berada di titik balik penting saat ini. Di satu sisi, industri ini harus menjaga ketahanan energi nasional namun di sisi lain, dorongan global untuk dekarbonisasi makin gencar. SKK Migas lewat regulasi PTK-070/SKKIA0000/2024/S9, merespons tekanan ini. Regulasi ini bukan sekadar tumpukan aturan administratif. Mereka mengubah cara pandang emisi karbon tidak lagi sebagai limbah yang harus dihindari, tapi berpotensi jadi aset ekonomi. CCS dan CCUS

Oleh: Putu Yanuar Kurniawan, S.H. melalui LexSector Dasar Hukum: UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2001 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam ekosistem bisnis yang terus berkembang, restrukturisasi organisasi sering kali menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas alasa

Ketika suatu korporasi atau perusahaan akan mengembangkan bisnisnya, salah satu cara yang bisa ditempuh secara legal yaitu Merger dan Akuisisi. Proses tersebut setidaknya dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang tidak bisa dilupakan yaitu Uji Tuntas atau Due Delligence. Legal Due Diligence (LDD) adalah proses pemeriksaan hukum secara menyeluruh terhadap suatu perusahaan target sebelum dilakukan merger atau akuisisi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi

Legal Basis: Indonesian Law Number 6 Year 2023 Indonesian Law Number 13 Year 2003 Indonesian Government Regulation Number 35 Year 2021 In Indonesian labor law, the Omnibus Law (Indonesian Law 6/2023) and its derivative, Government Regulation No. 35 of 2021 (PP 35/2021), have introduced a significant shift regarding fixed-term employment contracts, known as PKWT. One of the most crucial changes is the mandatory PKWT Compensation Pay. Here is a comprehensive breakdown for legal

Dasar Hukum: UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan PP No. 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Di era kerja hibrida dan transformasi digital saat ini, batasan antara ruang pribadi dan profesional semakin kabur. Notifikasi WhatsApp telah menjadi "bel kantor kedua" bagi banyak karyawan, seringkali berbunyi lama setelah mereka pulang. Namun, dar